Dia menyarankan, agar percepatan pembangunan koridor tol dapat segera diwujudkan. Sehingga harus dilakukan pemerintah daerah tingkat II adalah bersinergi satu sama lain. Pasalnya kepentingan pembangunan proyek strategis nasional ini bukan hanya untuk keempat daerah saja. ”Persoalan utama kita adalah soal sinergi antar daerah, maka itu harus diperkuat,” kata Bima.
Senada dikatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, menurutnya dampak positif dari adanya Tol Bocimi ini, sangat besar bahkan untuk Kota Bandung seperti akan mendapatkan “Durian Runtuh”.
Pria yang akrab disapa Emil ini berpendapat, jika setiap daerah dapat menjaga kekompakan dalam pembangunan maka uang tidak lagi menjadi masalah utama. Sebab, kata dia, untuk memuluskan sebuah proyek daerah, kepala daerah mau tidak mau harus melakukan pendekatan dan lobi-lobi kepemerintah pusat.
Cara ini, lanjut Emil sering dilakukannya sebagai wali kota namun pada kenyataannya dari lobi yang dilakukan hanya 10 persen yang berhasil terealisasi . ”Dari semua lobi-lobi yang lakukan kepada pemerintah pusat, hanya 10 persen yang berhasil dan sisanya gagal,” kata Emil
Dia mengakui pencapaian hasil lobi tersebut, sempat membuat dirinya merasa down. Namun bagaimanapun tetap harus dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Kota Bandung begitu pun untuk pembangunan tol Bocimi tersebut.
Emil mencontohkan, sebetulnya lobi-lobi kepada pemerintah pusat sering dilakukan hampir oleh seluruh kepala daerah bahkan bupati-bupati dari Provinsi Papua lebih sering menginap di Jakarta hanya karena melakukan lobi.
”Ya itu kan karena mereka daerahnya sangat Jauh dan hasil lobi juga butuh proses jadi daripada bolak balik mendingan efesien di Jakarta dulu,” ujar Emil.
Terkait pembangunan infrastruktur Jawa Barat, Emil melihat pemerintah pusat bersikap tidak adil kepada masyarakat Tanah Pasundan ini. Padahal kata dia, partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dalam ajang pemilihan umum (pemilu) Indonesia termasuk yang terbaik. Namun pasca pemilu malah seperti dilupakan dan tidak dilirik. Seharusnya, kata dia, hubungan politik antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan dinamika aspirasi politik.
