darikita.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap adanya komitmen bersama antar kepala daerah untuk menangangi permasalahan pembebasan lahan pada proyek Jalan Tol Bogor-Cianjur-Sukabumi (Bocimi).
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya dilalui Jalan Tol Bocimi harus mempersiapkan rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten/kota dengan baik sebagai penunjangnya.
Deddy menilai, lambannya pembangunan infrastruktur di Jabar masih jadi masalah utama terutama dalam dipembebasan lahan. Dia berpandangan hal itu terjadi lantaran pemerintah daerah belum sepenuhnya siap baik secara teknis dan ketersediaan anggaran.
”Ada proyek yang memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk menuntaskannya. Ini kan menjadi perytanyaan,” jelas Dedddy ketika ditemui usai acara Sukabumi Summit 2016 dalam mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Koridor Bogor-Sukabumi-Cianjur Bandung di Hotel Horison, kemarin (15/12)
Deddy mencontohkan beberapa proyek strategis yang penyelesaiannya memerlukan waktu lama diantaranya pembangunan waduk Jatigede, Tol Cisumdawu dan lainnya. Sedangkan untuk tol Bocimi sendiri juga sebetulnya sudah 25 tahun direncanakannya. ”Jadi permasalahannya adalah sistem dan koordinasi serta ketersediaan anggaran,” ucap dia.
Dia mengungkapkan saat ini untuk pembebasan lahan sesi I baru mencapai 95 persen, sedangkan untuk kontruksinya baru 14,5 persen hal ini terkendala karena adanya lahan-lahan milik warga yang masih dalam sengketa atau kembali dikuasai padahal sudah dibebaskan, terlebih disitu juga ada tanah wakaf.
Deddy berpendapat, untuk mesiasati keterbatasan anggaran ini diperlukan kerjasama dengan pihak swasta yang mau berinvestasi dalam pembangunannya disamping melakukan lobi-lobi ketingkat pusat.
Selain itu, jalan keluar lainnya adala harus berinovasi dengan melakukan pembiayaan secara mandiri seperti gagasan Pemprov Jabar yang akan mengeluarkan obligasi untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
