Portal berita dari masyarakat untuk IndonesiaJaringan Media KRIEZ  •  Redaksi  •  Pedoman Media Siber  •  Pasang Iklan
Dari Kita • Untuk Indonesia
Selasa, 15 September 2026
Bandung, Jawa Barat
Berlangganan
TERKINIBMKG: El Niño Kuat Diprediksi Bertahan hingga Awal 2027

Wacanakan Ekonomi Syariah

Oleh • 16 Januari 2017 • 07:55

darikita.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menilai, perkembangan ekonomi syariah masih belum menjadi bagian penting bagi masyarakat. Padahal dengan menggunakan sistem syariah perekonomian akan meraih keberkahan.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara program subuh berjamaah yang diikuti PNS  dan santri pesantren Darut Tauhid di masjid Pusdai kemarin (15/1)

Pria yang akrab disapa Aher itu menilai, Jabar dengan jumlah penduduk lebih dari 46 juta jiwa sebetulnya memiliki potensi menjalankan ekonomis syariah. Terlebih, mayoritas masyarakat Jabar juga beragama Islam. ”Sehingga perlu dirancang sistem perekonomian yang berbasis syariah,” ungkapnya.

Aher menuturkan, untuk menciptakan  model ekonomi Syariah ini harus dibentuk kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alamnya, baik dari hulu maupun sampai hilir. Dengan demikian akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat. ”Ini kan masuk dalam pemberdayaan umat juga nantinya,” kata Aher.

Untuk itu, agar mendorong dan menciptakan kemandirian ini umat Islam dituntut harus cerdas dan berilmu baik dalam kualitas keilmuannya maupun kualitasnya. Sehingga mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara mandiri.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasanbyang ikut hadir memenuhi undangan mengatakan, Indonesia memiliki potensi berupa SDM muda. Potensi ini bisa menjadi pembangkit ekonomi umat. Salah satunya melalui UKM.

Dia menyebutkan saat ini jumlah UKM di Indonesia mencapai 90 persen lebih dari total kegiatan ekonomi yang ada. Namun hanya 20 persen yang mampu menyerap kreditnya. Di sisi lain, monopoli tengah terjadi dalam dunia ekonomi nasional. ”Ada 25 perusahaan dikuasasi 25 keluarga dengan penguasaan total Rp 4,500 triliun,” kata dia.

Untuk itu, untuk mengimbanginya politik harus berperan penting dalam hal ini. Sehingga bisa menentukan kebijakan di pemerintahan.

Laman: 1 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *