Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 69 aplikasi pemerintah telah berstatus go live di ekosistem Pusat Data Nasional hingga September 2026. Infrastruktur itu telah dimanfaatkan lebih dari 490 tenant dari kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah.
Staf Ahli Menteri Komdigi Raden Wijaya Kusumawardhana menyampaikan data tersebut dalam National Cybersecurity Connect 2026 di Jakarta pada 28 Oktober. Layanan Pusat Data Nasional saat ini memasuki tahap operasional untuk aplikasi berisiko rendah, bersama jaringan intrapemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
Penguatan ketahanan digital juga mencakup identitas pelanggan. Hingga akhir September, 28 juta pelanggan seluler telah melakukan registrasi berbasis biometrik pengenalan wajah sesuai Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk mempersempit penyalahgunaan nomor seluler dengan tetap menjaga pelindungan data pribadi.
Komdigi juga melaporkan penanganan 5,15 juta konten negatif pada 20 Oktober 2024–11 September 2026, termasuk sekitar empat juta konten perjudian daring. Program literasi digital telah menjangkau sekitar 5,7 juta orang, sementara lebih dari 870 ribu peserta menuntaskan Digital Talent Scholarship dan Microskill.
Pemerintah mendorong pendekatan security by design dan resilience by design, koordinasi menghadapi insiden siber, serta perluasan kapasitas keamanan digital. Kolaborasi melibatkan BSSN, pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat.
Sumber: Siaran Pers Komdigi No. 241/HM-KKD/10/2026, 29 Oktober 2026.
