Darikita.com, NGAMPRAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandung Barat mempertanyakan kinerja dari Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sebab, hingga akhir September ini sejumlah proyek infrastruktur masih tertahan di ULP. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur belum bisa dikerjakan di lapangan.
Berdasarkan data yang dihimpun, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Mineral dan Pertambangan (DBMSDAP) Bandung Barat, baru 36 paket yang sudah masuk ke ULP. Padahal totalnya mencapai 50 paket. Selanjutnya, proyek infrastruktur yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) juga masih rendah. Dari total 21 paket di tahun ini, baru 19 paket yang masuk ke ULP. Dari 19 paket itu, hanya 5 paket yang sedang dikerjakan oleh pihak ketiga.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menyesalkan, lambatnya proses administrasi yang dilakukan ULP terhadap sejumlah proyek infrastruktur. Jika sejumlah proyek masih berada di ULP, pengerjaan infrastruktur di lapangan akan molor.
”Sebentar lagi akan masuk bulan Oktober. Kapan mau melakukan pengerjaan di lapangannya kalau sekarang masih ada di ULP?” sesal Aa kepada wartawan di Padalarang, Senin (26/9).
Menurutnya, ULP Bandung Barat harus bisa memberikan alasan. Jangan sampai, perusahaan yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan tender, malah diperlambat. ”Harus terbuka saja dalam melakukan proses administrasi dalam mengikuti tender,” ungkapnya.
”Kalau memang perusahaan itu sudah memenuhi syarat dan laik menjadi pemenang, umumkan saja secara terbuka. Sebaliknya, kalau perusahaan itu tidak memenuhi syarat, coret saja,” imbuhnya.
Dia menghimbau agar Bupati Bandung Barat Abubakar mengganti personel yang ada di ULP oleh orang-orang yang lebih profesional dan kompeten. Ini untuk mempercepat proses pekerjaan.
Aa menjelaskan, jika proses administrasi lambat, maka akan berdampak terhadap penyerapan anggaran. Padahal, penyerapan anggaran di tahun ini harus maksimal. ”Sehingga angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) bisa terus turun setiap tahunnya,” terangnya.
