Portal berita dari masyarakat untuk IndonesiaJaringan Media KRIEZ  •  Redaksi  •  Pedoman Media Siber  •  Pasang Iklan
Dari Kita • Untuk Indonesia
Sabtu, 7 November 2026
Bandung, Jawa Barat
Berlangganan
TERKINIPP TUNAS Dorong Platform Digital Melindungi Sekitar 70 Juta Anak Indonesia

PNS Kabupaten Bandung Diminta Tetap Netral

Oleh • 30 November 2016 • 03:32

SOREANG – Sedikitnya 70 perwakilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti Bimbingan teknis (Bimtek) pemangku jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kegiatan yang difasilitasi badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung ini secara resmi dibuka Asisten Administrasi Kabupaten Bandung, Diar Irwana SH di D’riam Riverside Resort, Ciwidey, kemarin (28/11).

Menurut Diar kegiatan bimtek tersebut dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta kemampuan peserta dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS yang memangku jabatan fungsional.

Diar menjelaskan, jabatan fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian ayau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

“Jabatan ini pada hakikatnya merupakan jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok pada organisasi pemerintah,” ujar Diar Irwana.

Kendati demikian, kata Diar baik itu jabatan struktural maupun fungsional selaku PNS harus memiliki peran yang sama. Di antaranya, dalam mengemban tugas ini netralitas PNS sangat diperlukan. PNS juga melakukan fungsi manajemen pelayanan publik. “Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan oleh PNS,” imbuhnya.

Diar menambahakan, peran PNS lainnya yakni harus mampu mengelola pemerintahan. Artinya pelayanan pada pemerintah merupakan fungsi utama PNS. “Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap PNS. Sehingga dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh PNS yang bersangkutan kepada masyarakat,” jelasnya.

Berkaitan hal itu, lanjut Diar peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Mengingat aparatur pemerintah memegang posisi penting dalam memberikan kontribusi yang berarti terhadap sistem birokrasi.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *