BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana Rp 260 miliar untuk untuk seluruh SMK/SMA dan madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta. Alokasi tersebut untuk peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi. Termasuk Pendidikan Menengah Universal (PMU)
Kepala dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Asep Hilman mengatakan, dana tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016. ”Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk menuntaskan dana BOS yang baru terpenuhi 1 semester,” jelas Asep ketika ditemui di Gedung Sate kemarin (25/9).
Asep memastikan dengan tuntasnya dana BOS untuk PMU, kebutuhan operasional minimum sekolah dapat diselesaikan pada tahun ini. Terlebih anggaran tersebut termasuk bentuk pembayaran honorarium guru.
Asep menuturkan, PMU ini merupakan salah satu dari janji Gubernur yang memprioritaskan kebutuhan untuk pendidikan di Jabar. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan partisipasi sekolah di Jabar.
Selain PMU, di tahun ini program program lainnya juga akan terus dijalankan pada 2017. Seperti Pembangunan sarana ruang kelas baru, penambahan peralatan labolatorium, perpustakaan sekolah, dan pembangunan SMK di 100 lebih kecamatan di daerah.
Atas program ini, dia mengharapkan agar pihak kepala daerah kabupaten/kota juga menerapkan kebijakan yang mendukung atas program pemprov. Dengan begitu, pola pembangunan menjadi selaras.
Sementara itu, anggota DPRD Jabar komisi V Tetep Abdul Latif mengaku, mendukung upaya yang dilakukan Pemprov Jabar tesebut. Dia menyebut, akan selalu mendukung dan memprioritaskan pendidikan sehingga bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jabar.
”Kita juga ingin dengan adanya program ini tingkat partisipasi siswa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi juga akan meningkat,” pungkas dia.
