Pos Indonesia MoU dengan BPS, BUMN, BUMD dan Lembaga Pemerintah Lainnya
darikita.com – PT Pos Indonesia (Persero) siap membantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan sensus ekonomi 2016. Hal ini diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) antara PT Pos Indonesia dan BPS di Graha Pos, Jalan Banda, kemarin (12/2).
Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono mengatakan, pihaknya memiliki sebanyak 8.000 tenaga pengantar dan 8.000 penjaga loket yang berlokasi hingga daerah terpencil. Menurutnya, keberadaan mereka akan mampu membantu BPS dalam melaksanakan sensus ekonomi 2016.
”Pembangunan tidak bisa lepas dari data. Kita harus mempercayai BPS di sisi lain BPS harus memberikan data dengan cepat dan benar. PT Pos siap untuk membantu ketepatan data sensus ekononomi 2016,” tegasnya.
Selain dengan BPS, Pos Indonesia juga terus mengembangkan kerjasama dengan sejumlah instansi pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD milik Jabar.
Menurut Gilarsi, perjanjian kesepahaman yang dilakukan antara Pos Indonesia dengan BUMN, BUMD dan lembaga pemerintah lainnya untuk membangun sinergi dan kerja sama. Diharapkan, mampu memberikan layanan terbaik kepada stakeholder.
”Prinsip kerja sama ini tentunya harus saling meningkatkan manfaat perusahaan, sehingga akan tercipta kerja sama yang saling menguntungkan. Tentu ini sejalan dengan semangat sinergi BUMN untuk membangun negeri,” ujar Gilarsi.
Dia menegaskan, Pos Indonesia selalu siap untuk membantu BUMN yang ada di Indonesia, terutama dalam hal pengiriman logistik dan surat-menyurat. Sebab, PT Pos memiliki kemampuan untuk mendistribusikan logistik dan surat penting hingga ke daerah terpencil.
”Sinergi BUMN, BUMD dan lembaga pemernitah lainnya merupakan upaya bersama khususnya Pos Indonesia untuk membangun negeri,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Pusat Suryamin mengatakan, kerja sama dengan PT Pos Indonesia sudah lama berlangsung. Namun dengan adanya MoU ini maka dapat semakin erat, karena sudah memiliki payung hukum secara bisnis.
Dia mengatakan dalam waktu dekat, BPS akan melakukan survei ekonomi 2016, yakni mulai 1-31 Mei. Survei tersebut tentunya membutuhkan kecepatan pengiriman data hasil survei agar bisa segera di kelola oleh BPS.
”Kami akan mengrimkan kebutuhan sensus ekonomi melalui PT Pos. Sebab kami tahu dengan kapasitasnya yang bisa mengirimkan berkas, peralatan dan lain-lain yang diperlukan dalam sensus hingga ke daerah terpencil,” ujarnya.
Dia mengatakan, pengiriman data yang cepat dan akurat akan membuat BPS mampu mengolah data dengan cepat pula. (fik/rie)
