BANDUNG– Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat, Nanin Hayani Adam mengatakan, dalam membangun birokrasi yang efektif dan efisien harus adanya penataan ketatalaksanaan di perangkat daerah maupun provinsi.
“SOP dari setiap perangkat harus terus menerus dievaluasi, dari segi proses pun harus terus dibuat oleh perangkat daerah, baik level provinsi maupun perangkat daerah,” kata Nanin saat menjadi narasumber Jabar Punya Informasi, di Gedung Sate, Kamis (23/1).
Menurutnya, faktor penataan peraturan perundang-undangan pun bisa menjadi salahsatu penunjang dari birokrasi yang efektif dan efisien.
Jangan sampai undang-undang yang di atas sudah melakukan perubahan namun di bawah belum melakukan perubahan hingga di tingkat daerah.
“Alhamdulillah sekarang biro hukum sudah melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang memang sudah bertentangan, itu pasti akan tidak berlaku lagi akan diperlakukan seperti itu,” katanya.
“Saat ini Alhamdulillah Jabar sudah mendapatkan zona hijau dalam pelayanan bahkan terakhir di PMTSP sudah mendapatkan penghargaan pelayanan prima dari Kemenpan-RB. Jadi dinilai sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan oleh peraturan,” hematnya.
Hadirnya evaluasi jabatan semua pegawai itu memiliki nilai jabatan, analis nilai jabatannya akan berbeda dengan pengolah data, pengolah data akan berbeda dengan administrasi. (mg1/drx)
