DENPASAR — Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pengembangan kecerdasan artifisial perlu diarahkan pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar kecanggihan teknologi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan konsep Meaningful AI dalam XI International Scholas Chairs Congress 2026 di Denpasar, Bali. Arah tersebut menempatkan manusia dan kebutuhan publik sebagai pusat pemanfaatan teknologi.
Lima dimensi Meaningful AI
Komdigi menjelaskan lima dimensi utama, yaitu AI untuk produktivitas, kepentingan publik, inklusi, daya saing, dan ketahanan. Pemanfaatannya mencakup dukungan bagi pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, sistem pangan, riset, inovasi, hingga keamanan siber dan mitigasi risiko.
Perkembangan AI juga menuntut kesiapan institusi. Pemerintah, dunia usaha, kampus, dan masyarakat perlu memastikan penggunaan teknologi tetap transparan, aman, bertanggung jawab, serta berada di bawah pengawasan manusia yang bermakna.
Indonesia didorong tidak hanya menjadi pasar
Pemerintah mendorong Indonesia membangun kemampuan sendiri melalui penguatan talenta, riset, investasi, infrastruktur, dan tata kelola. Arah tersebut menjadi bagian dari transformasi digital yang menekankan keterhubungan, pertumbuhan, dan perlindungan.
Komdigi juga menyiapkan National AI Roadmap 2026–2029 dan kerangka etika AI berbasis risiko. Aspek kemanusiaan, keselamatan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, keberlanjutan, dan kekayaan intelektual menjadi unsur penting dalam tata kelola tersebut.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, penggunaan AI tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Teknologi dapat membantu pekerjaan, analisis, layanan, dan pemasaran, tetapi hasilnya tetap perlu diverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahan, bias, atau pelanggaran privasi.
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 4 September 2026. Ditulis ulang secara editorial oleh DariKita.online.
